Bandar Lampung. MAN 1 (Humas). Tim kerja Zona Integritas (ZI) Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Bandar Lampung mengikuti kegiatan Penguatan dan Koordinasi Persiapan Penilaian Nasional Zona Integritas Tahun 2026. Kegiatan yang diselenggarakan langsung oleh Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Agama RI ini diikuti secara virtual melalui Zoom Meeting yang berpusat di Laboratorium Bahasa MAN 1 Bandar Lampung pada Selasa (7/7/2026) mulai pukul 08.30 WIB hingga selesai.
Dalam pemaparannya, pihak Irjen Kemenag RI menyampaikan bahwa pada tahun 2026 ini, Kementerian Agama mengusulkan sebanyak 35 satuan kerja (satker) untuk mengikuti penilaian nasional ZI. Dari jumlah tersebut, 33 satker diproyeksikan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 2 satker menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBM). Saat ini, seluruh satker yang diusulkan masih dalam tahap menunggu hasil seleksi administrasi dari Kemenpan RB. Untuk mendongkrak nilai Reformasi Birokrasi (RB) kategori ZI yang saat ini masih berada di kategori 1 (di bawah standar) menjadi kategori "Baik", Kemenag menetapkan target kelulusan minimal 77% atau sebanyak 27 satker, dengan target optimis lulus 100%.
Menanggapi berbagai arahan dan kebijakan strategis dari Irjen Kemenag RI tersebut, Kepala MAN 1 Bandar Lampung, Lukman Hakim, menyatakan kesiapannya untuk mengawal penuh proses penilaian ZI di madrasahnya. "Arahan dari Irjen Kemenag hari ini sangat krusial sebagai pedoman kita menghadapi tim penilai nasional. Saya selaku pimpinan satker tentu siap untuk mempresentasikan langsung capaian dan inovasi ZI MAN 1 Bandar Lampung. Kami akan terus merapatkan barisan, memastikan seluruh eviden valid, dan berjuang maksimal agar madrasah kita menjadi salah satu satker yang berkontribusi mewujudkan target 77% kelulusan nasional tersebut," tegas Lukman Hakim.
Sebagai tindak lanjut dari kegiatan koordinasi ini, seluruh anggota Tim ZI MAN 1 Bandar Lampung akan segera melakukan konsolidasi internal. Tim berkomitmen untuk mengevaluasi dan menyempurnakan berbagai persiapan, serta memastikan setiap inovasi pelayanan publik di madrasah dapat tergambar dengan jelas dan terukur, sehingga target meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun ini dapat terwujud secara optimal. (FA/Kh/Yn/YM)
